Dalam upaya menekan angka kemiskinan, pemerintah sejak 2009 mendesain program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI). Program ini langsung menyasar masyarakat bawah yang mengalami kemiskinan ekstrim di Indonesia. Sebagai program andalan, MP3KI ini juga bertujuan untuk mengimbangi rencana besar pembangunan ekonomi yang terintegrasi dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Tampilkan postingan dengan label Ekbis. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Ekbis. Tampilkan semua postingan
Sabtu, 01 Maret 2014
Senin, 09 Januari 2012
Pembatasan BBM Subsidi Diprediksi Gagal
JAKARTA,PrimadonaNews--Wacana pembatasan BBM bersubsidi hingga awal 1 April 2012 terus mengalir dan pemerintah yakin bakal sukses melaksanakan program tersebut. Namun meski begitu, banyak kalangan meragukan ketegasan langkah pemerintah dalam menjalankan program tersebut.
Mereka pun yakin bahwa program tersebut akan gagal dan berhenti di tengah jalan.
"Konsep pembatasan BBM ini sangat tidak jelas. Saya yakin berhenti di tengah jalan," kata Anggota Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (7/12). Tulus melanjutkan bahwa program pembatasan ini sangat menyulitkan para konsumen. Terumata tentang kendala infrastruktur yang sama sekali belum siap.
Menurut Tulus, rencana pembatasan tersebut sangat dipengaruhi oleh aspek politiknya dibandingkan dengan aspek ekonomi, sosial dan kebijakan energi. Karenanya apabila program tersebut benar-benar dipaksakan, maka konusumen adalah pihak yang paling dirugikan.
Memang pembatasan BBM subsidi bukanlah cara yang mudah. Sebab, pengguna mobil pribadi terhitung sejak tanggal 1 April dipaksa beralih menggunkan BMM nonsubsidi, misalnya pertamax yang harganya mencapai dua kali lipat harga BBM subsidi.
Pemerintah pun berkilah. Apaliba konsumen tidak mau menggunakan pertamax yang lebih mahal, maka mereka bisa menggunakan bahan bakar alternatif. Yakni LGV (Liquified Gas for Vehicle), untuk angkutan umum bisa menggunakan BBG.
Tapi itu bukan perkara mudah. Sebab, apabila kendaraan-kendaraan tersebut menggunakan gas, maka kendraan tersebut harus dipasang converter kit yang harganya mencapai Rp 10 juta. "Infrastrukturnya memang belum siap," tambah tulus dengan nada tegas.
Hal sedana juga tegaskan Anggota Komisi VII DPR Mardani Ali Sera. Politisi PKS itu mengaku bahwa kebijakan pemerintah tentang pembatasan ini juga jauh dari tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Pasalnya konsep dan persiapannya terkesan tidak jelas.
Bahkan menurut Mardani, dirinya dan rekan-rekannya yang duduk di parlemen sebenarnya lebih setuju apabila pemerintah dalam waktu dekat ini mengambil langkah menaikkan harga BBM subsidi.
"Sebenarnya saya setuju dengan upaya pengalihan dari minyak ke gas, namun itu harus disusun dengan blue print jangka panjang lebih jelas," ujarnya. Nah, untuk itu dirinya memperkirakan program pembatasan BBM ini akan gagal atau mundur ke tahun-tahun berikutnya.
Mendapat cibiran dariberbagai pihak, ternyata tak menyurutkan semangat pemerintah untuk melaksanakan program tersebut. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Widjajono Partowidagdo meyakinkan bahwa pemerintah sudah sangat siap dan matang melaksanakan program tersebut. Menurutnya, pemerintah juga telah menyiapkan infrastruktur untuk mendukung hal tersebut.
Menurutnya, ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk mensiasati pembatasan BBM subsidi. Misalnya, dia mengimbau agar masyarakat lebih banyak menggunkan kendaraan umum. Apabila tidak bisa juga dengan beralih menggunakan motor.
Nah, apabila tidak ingin beralih ke keduanya, maka bisa juga beralih ke LGV. Dia pun menerangkan bahwa infratruktur untuk menyediakan LGV juga cukup mudah. Sebab, itu hanya menggunakan pakai SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) yang sudah ada. Tidak perlu SPBG (stasiun pengisian bahan bakar gas). "Untuk LGV siapnya lebih siap. Kalau pindah ke pertamax kan tidak susah, tinggal ganti isinya," kata Widjajono.
Sedangkan untuk conventer kit, pemerintah pun telah menyediakan dengan mengimpor converter kit itu. Sebelumnya, Menteri Perindustrian MS Hidayat menjelaskan, pemerintah membutuhkan sekitar 2,5 juta unit converter kit untuk bahan bakar gas. Untuk tahap awal, 250 ribu kebutuhan itu akan dipenuhi melalui impor. Dia beralasan, industri lokal belum mampu memproduksi sendiri.
Namun dia menegaskan, nantinya juga akan diproduksi sendiri untuk memenuhi kebutuhan 2,5 juta unit itu. "Tapi kan perlu persiapan dan perlu regulasi, standar untuk perawatan, bengkel untuk pemasangan. Mungkin 10 persen dari kebutuhan 2,5 juta akan kita impor," kata Hidayat.
Tapi saat ditanya kapan Keppres tentang pelaksanaan pembatasan BBM diterbitkan sebagai dasar pelaksanaan program itu, Widjajono hanya menjawab, 'secepatnya'. Dia mengaku tidak tahu pasti. Widjajono berkilah bahwa yang mendatangani Keppres tersebut adalah presiden. "Kan bukan saya yang mendadatangani. Tapi program ini harus dijalankan tahun ini," katanya dengan nada tegas. (kuh/dim/fal/jpnn)
Mereka pun yakin bahwa program tersebut akan gagal dan berhenti di tengah jalan.
"Konsep pembatasan BBM ini sangat tidak jelas. Saya yakin berhenti di tengah jalan," kata Anggota Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (7/12). Tulus melanjutkan bahwa program pembatasan ini sangat menyulitkan para konsumen. Terumata tentang kendala infrastruktur yang sama sekali belum siap.
Menurut Tulus, rencana pembatasan tersebut sangat dipengaruhi oleh aspek politiknya dibandingkan dengan aspek ekonomi, sosial dan kebijakan energi. Karenanya apabila program tersebut benar-benar dipaksakan, maka konusumen adalah pihak yang paling dirugikan.
Memang pembatasan BBM subsidi bukanlah cara yang mudah. Sebab, pengguna mobil pribadi terhitung sejak tanggal 1 April dipaksa beralih menggunkan BMM nonsubsidi, misalnya pertamax yang harganya mencapai dua kali lipat harga BBM subsidi.
Pemerintah pun berkilah. Apaliba konsumen tidak mau menggunakan pertamax yang lebih mahal, maka mereka bisa menggunakan bahan bakar alternatif. Yakni LGV (Liquified Gas for Vehicle), untuk angkutan umum bisa menggunakan BBG.
Tapi itu bukan perkara mudah. Sebab, apabila kendaraan-kendaraan tersebut menggunakan gas, maka kendraan tersebut harus dipasang converter kit yang harganya mencapai Rp 10 juta. "Infrastrukturnya memang belum siap," tambah tulus dengan nada tegas.
Hal sedana juga tegaskan Anggota Komisi VII DPR Mardani Ali Sera. Politisi PKS itu mengaku bahwa kebijakan pemerintah tentang pembatasan ini juga jauh dari tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Pasalnya konsep dan persiapannya terkesan tidak jelas.
Bahkan menurut Mardani, dirinya dan rekan-rekannya yang duduk di parlemen sebenarnya lebih setuju apabila pemerintah dalam waktu dekat ini mengambil langkah menaikkan harga BBM subsidi.
"Sebenarnya saya setuju dengan upaya pengalihan dari minyak ke gas, namun itu harus disusun dengan blue print jangka panjang lebih jelas," ujarnya. Nah, untuk itu dirinya memperkirakan program pembatasan BBM ini akan gagal atau mundur ke tahun-tahun berikutnya.
Mendapat cibiran dariberbagai pihak, ternyata tak menyurutkan semangat pemerintah untuk melaksanakan program tersebut. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Widjajono Partowidagdo meyakinkan bahwa pemerintah sudah sangat siap dan matang melaksanakan program tersebut. Menurutnya, pemerintah juga telah menyiapkan infrastruktur untuk mendukung hal tersebut.
Menurutnya, ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk mensiasati pembatasan BBM subsidi. Misalnya, dia mengimbau agar masyarakat lebih banyak menggunkan kendaraan umum. Apabila tidak bisa juga dengan beralih menggunakan motor.
Nah, apabila tidak ingin beralih ke keduanya, maka bisa juga beralih ke LGV. Dia pun menerangkan bahwa infratruktur untuk menyediakan LGV juga cukup mudah. Sebab, itu hanya menggunakan pakai SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) yang sudah ada. Tidak perlu SPBG (stasiun pengisian bahan bakar gas). "Untuk LGV siapnya lebih siap. Kalau pindah ke pertamax kan tidak susah, tinggal ganti isinya," kata Widjajono.
Sedangkan untuk conventer kit, pemerintah pun telah menyediakan dengan mengimpor converter kit itu. Sebelumnya, Menteri Perindustrian MS Hidayat menjelaskan, pemerintah membutuhkan sekitar 2,5 juta unit converter kit untuk bahan bakar gas. Untuk tahap awal, 250 ribu kebutuhan itu akan dipenuhi melalui impor. Dia beralasan, industri lokal belum mampu memproduksi sendiri.
Namun dia menegaskan, nantinya juga akan diproduksi sendiri untuk memenuhi kebutuhan 2,5 juta unit itu. "Tapi kan perlu persiapan dan perlu regulasi, standar untuk perawatan, bengkel untuk pemasangan. Mungkin 10 persen dari kebutuhan 2,5 juta akan kita impor," kata Hidayat.
Tapi saat ditanya kapan Keppres tentang pelaksanaan pembatasan BBM diterbitkan sebagai dasar pelaksanaan program itu, Widjajono hanya menjawab, 'secepatnya'. Dia mengaku tidak tahu pasti. Widjajono berkilah bahwa yang mendatangani Keppres tersebut adalah presiden. "Kan bukan saya yang mendadatangani. Tapi program ini harus dijalankan tahun ini," katanya dengan nada tegas. (kuh/dim/fal/jpnn)
UMKM Diharapkan Tumbuh Pesat di Maluku
Ambon, PrimadonaNews - Anggota Komisi VI DPR RI, Mirati Dewaningsih, berharap memasuki tahun 2012 pertumbuhan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) meningkat dari tahun sebelumnya. Pemerintah daerah Maluku harus menggenjot pertumbuhan UMKM, sehingga mampu meningkatkan ekonomi masyarakat kecil.
Demikian disampaikan Mirati, kepada Ambon Ekspres. “2012 harus menjadi momentum pertumbuhan koperasi dan UMKM, sehingga ekonomi bisa ditingkatkan dan kemiskinan bisa ditekan,” katanya.
Untuk meningkatkan pertumbuhan koperasi dan UMKM, pemda Maluku harus mempunyai strategi yang matang. Ada beberapa hal yang bisa diperhatikan untuk menggenjot pertumbuhan UMKM, misalnya, peningkatan kapasitas building, atau peningkatan kapasitas masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan dan pendampingan, khususnya pada UMKM dan koperasi. Sehingga usaha masyarakat bisa dilangsungkan dengan baik, dan berjangka panjang. Tidak mati di tengah jalan.
Kedua adalah, akses permodalan harus dipermudah. Masyarakat yang ingin membuka atau mengembangkan koperasi dan UMKM harus bisa mendapat akses permodalan yang tidak menyulitkan. Pemerintah harus menjamin kemudahan-kemudahan permodalan ini.
Ketiga, adalah pemerintah harus memperhatikan pertumbuhan pasar, termasuk di dalamnya kebutuhan pasar terhadap produk-produk UMKM. Ketersediaan pasar penting untuk menghidupkan UMKM. Jika akses pasar diperluas, ekspansi produk-produk UMKM bisa lebih luas, sehingga UMKM tetap hidup. “UMKM juga harus fokus terhadap potensi sumberdaya alam Maluku, yakni kelautan dan perikannnya yang melimpah,” kata Mirati.
Dia menjelaskan, sebagai daerah yang memiliki SDA kelautan dan perikanan, ironis jika tidak ada produk andalan dalam bidang ini bisa dipasarkan. “Perikanan ini harus menjadi produk andalan UMKM. Karena selain pasarnya yang nyata, juga bidang perikanan sangat menjanjikan, meskipun dengan resiko yang agak tinggi,” katanya.
Mirati berharap, pemerintah daerah Maluku tidak menyia-nyiakan tahun 2012 untuk meningkatkan koperasi dan UMKM. Karena bidang usaha ini, mampu meningkatkan ekonomi rakyat kecil, serta memangkas kemiskinan. Apalagi Maluku tercatat sebagai peringkat ketiga termiskin di Indonesia. (Ae) Sumber: MALUKUnews,
Demikian disampaikan Mirati, kepada Ambon Ekspres. “2012 harus menjadi momentum pertumbuhan koperasi dan UMKM, sehingga ekonomi bisa ditingkatkan dan kemiskinan bisa ditekan,” katanya.
Untuk meningkatkan pertumbuhan koperasi dan UMKM, pemda Maluku harus mempunyai strategi yang matang. Ada beberapa hal yang bisa diperhatikan untuk menggenjot pertumbuhan UMKM, misalnya, peningkatan kapasitas building, atau peningkatan kapasitas masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan dan pendampingan, khususnya pada UMKM dan koperasi. Sehingga usaha masyarakat bisa dilangsungkan dengan baik, dan berjangka panjang. Tidak mati di tengah jalan.
Kedua adalah, akses permodalan harus dipermudah. Masyarakat yang ingin membuka atau mengembangkan koperasi dan UMKM harus bisa mendapat akses permodalan yang tidak menyulitkan. Pemerintah harus menjamin kemudahan-kemudahan permodalan ini.
Ketiga, adalah pemerintah harus memperhatikan pertumbuhan pasar, termasuk di dalamnya kebutuhan pasar terhadap produk-produk UMKM. Ketersediaan pasar penting untuk menghidupkan UMKM. Jika akses pasar diperluas, ekspansi produk-produk UMKM bisa lebih luas, sehingga UMKM tetap hidup. “UMKM juga harus fokus terhadap potensi sumberdaya alam Maluku, yakni kelautan dan perikannnya yang melimpah,” kata Mirati.
Dia menjelaskan, sebagai daerah yang memiliki SDA kelautan dan perikanan, ironis jika tidak ada produk andalan dalam bidang ini bisa dipasarkan. “Perikanan ini harus menjadi produk andalan UMKM. Karena selain pasarnya yang nyata, juga bidang perikanan sangat menjanjikan, meskipun dengan resiko yang agak tinggi,” katanya.
Mirati berharap, pemerintah daerah Maluku tidak menyia-nyiakan tahun 2012 untuk meningkatkan koperasi dan UMKM. Karena bidang usaha ini, mampu meningkatkan ekonomi rakyat kecil, serta memangkas kemiskinan. Apalagi Maluku tercatat sebagai peringkat ketiga termiskin di Indonesia. (Ae) Sumber: MALUKUnews,
Senin, 19 Desember 2011
Atasi Kemiskinan, Pemerintah KLU Gelontorkan Dana Rp. 136 Miliar
KLU, Primadonanews - Sebagai kabupaten baru, Lombok Utara tentu mengalami berbagai persoalan yang perlu segera mendapat penanganan serius dari pemerintah. Mulai dari persoalan kemiskinan, pendidikan, kesehatan hingga pembangunan infstruktur jalan terus dipacu. Bahkan khusus untuk mengatasi kemiskinan, pada tahun 2011, pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) telah menggelontorkan dana sekitar Rp. 136 miliar.
Angka kemiskinan, menurut Kepala Bapeda KLU, Ir. Nanang Mattalata, ketika membuka acara sosialisasi dan pelatihan Lumbung Bersaing NTB 10/12, di Balai Pusaka Sebaya Tanta Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan, mencapai 43,14 persen diatas angka kemiskinan provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yakni 21,55 persen.
Prosentase kemiskinan ini masih bersifat sangat sementara, karena apa yang dihasilkan oleh BPS, belum dilakukan audit. Kendati demikian, pemerintah KLU terus berupaya mengatasinya dengan mengucurkan berbagai program, seperti memberikan modal usaha bagi pedagang kecil, bantuan untuk rumah kumuh, termasuk dana dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
Dalam sebuah pertemuan di Jakarta beberapa waktu lalu, sambung Nanang, wakil presiden RI, Budiono menguangkapkan, bahwa angka kemiskinan tertinggi di Indoensia adalah Papua mencapai 30 persen. Akan tetapi di KLU jauh lebih tinggi dari angka itu, yakni mencapai 43,14 persen.
“Angka kemiskinan ini membawa dampak positif bagi KLU, karena pemerintah dan lembaga pusat banyak meluncurkan program ke KLU, baik pembangunan di bidang fisik maupun dibidang sosial kemasyarakatan dalam rangka mempercepat menurunkan angka kemiskinan. Untuk menurunkan angka kemiskinan khususnya di KLU memiliki target 2,5 persen setiap tahun , ”, kata Nanang.
Sementara hasil pendataan rumah kumuh di KLU berjumlah 12 ribu unit, yang pada tahun 2011 ini baru ditangani sekitar 600 unit. Dan direncanakan pada tahun 2012 mendatang akan dilakukan perbaikan rumah tak layak huni 700 sampai 1000 unit.
“Pendataan ini dilakukan pemerintah dibantu Bumdes LKM (Lembaga Keuangan Mikro) sudah turun melakukan pemotretan rumah kumuh. Kita perkirakan pada tahun 2015 nanti, paling tidak bisa tertangani 60 persen, sebab angka kemiskinan itu dapat juga dilihat dari rumah penduduk tak layak huni”, jelasnya.
Dalam rangka mendorong usaha masyarakat, pada tahun 2011 pemerintah KLU telah menggelontorkan dana Rp. 1,5 miliar kepada wirausaha baru yang masing-masing mereka diberikan modal Rp. 1 juta dengan sistem berkelompok. Dan pada tahun 2012 sudah dialokasikan dana untuk usaha baru Rp. 3 miliar. “Dan uang yang diberikan pada wirausaha harus dapat dipertanggungjawabkan”, katanya.
Menyoroti infrastruktur jalan desa dan kabupaten, pada tahap awal kondisinya cukup memprihatinkan, kecuali jalan provinsi, sehingga pada awal mulai membangun KLU adalah mengutamakan pembangunan infrastruktur jalan untuk membuka akses-akses ekonomi dan dusun terisolir.
Dalam bidang kesehatan, Kecamatan Bayan menduduki urutan pertama dari jumlah anak kurang gizi dan gizi buruk, sehingga diprogramkan sejuta telur. “Ini upaya pemerintah untuk mengatasi persoalan kesehatan, termasuk pembangunan rumah sakit yang dilakukan secara bertahap”, jelas Nanang.
Dibidang pendidikan, lanjut Nanang, masih berkonsentrasi pada pembangunan fisik, yang pada tahun 2011 sedikitnya akan dibangun 86 penambahan ruang belajar baru.
Khusus dibidang pemberdayaan perempuan, Kepala Bapeda KLU mengaku belum melihat adanya perempuan yang mendorong kearah yang lebih maju, kecuali hanya sebatas pekerjaan rutin, seperti menjadi kader posyandu, PKK atau menjadi Dharma Wanita. “Saya lihat belum ada programnya mengarah kepada yang lebih maju, kecuali masih sebatas sosialisasi, padahal masih banyak yang dapat dikembangkan di kabupaten yang bermotto tiok-tata-tunak ini”, tegasnya.
Langganan:
Postingan (Atom)
Home