Soal Keamanan, Kapolda NTB Dinilai Sering Ambil Sikap Bertolak Belakang

LOMBOK UTARA, PrimadonaNews - Terjadinya insiden pembubaran paksa oleh pihak kepolisian NTB terhadap ribuan demonstran dipelabuhan Sape, Bima yang menolak keberadaan tambang emas didaerah itu pekan lalu yang membuat dua orang warga tewas dibrondong senjata aparat, tidak hanya mengundang reaksi dan kecaman berbagai pihak diseluruh Indonesia.

Tindakan refresif aparat kepolisian tersebut, juga membuat prihatin sejumlah anggota DPRD Lombok Utara. Beberapa wakil rakyat Lombok Utara, menyatakan bahwa tindakan kepolisian itu telah menghianati ruh institusi Polisi sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Sejumlah anggota DPRD KLU lainnya juga menyatakan, Institusi kepolisian didaerah NTB itu telah mempertontonkan aksi premanisme dari agen kapitalis dengan mengorbankan rakyat sebagai pemilik negeri.

Bahkan Ketua komisi I DPRD Lombok Utara, Jasman Hadi,SH, mengatakan, insiden berdarah di Bima akibat tindakan polisi, merupakan bagian dari sikap Kapolda NTB, Kombes Pol.Arif Wachyunadi, yang dinilai terlalu sering mengambil kebijakan bertolak belakang dengan kondisi lapangan yang terkesan membela pengusaha, seperti dilihat dari berbagai kasus hukum di NTB diantaranya kasus tanah Trawangan, Sekotong dan beberapa kasus hukum warga dengan pengusaha diwilayah Lombok Timur beberapa waktu lalu.

Karenanya menurut politisi Hanura itu, keinginan masyarakat NTB agar Kapolda dan sejumlah pejabat kepolisian dijajaran Polres Bima dicopot, sangat beralasan yang harus menjadi perhatian dan agenda Kapolri dalam waktu dekat. Namun demikian,tidak hanya kapolda NTB yang dipersalahkan sepenuhnya dalam kasus Bima, karena ia meyakini tindakan Kapolda NTB di Bima, juga tidak terlepas dari kebijakan internal dan kepentingan Pimpinan Mabes Polri di Jakarta.

Mantan Anggota DPRD Lobar itu berharap agar kasus penembakan warga di Bima itu, harus menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat agar melakukan reformasi menyeluruh terhadap institusi kepolisian. Selain itu menjadi peringatan bagi pemerintah daerah NTB khususnya pemda Bima agar dalam menyusun kebijakan pembangunan kedepannya lebih pro rakyat.