Kutukan Sumberdaya Alam

Meldi - Suara Komunitas

Banyak negara yang mempunyai sumberdaya alam gagal untuk tumbuh dengan baik. Fenomena ini dikenal dengan kutukan sumber daya alam. Fenomena ini bukan sekedar anekdot belaka, tetapi berasal dari pengetesan ekonometrik pada sejumlah negara. Dalam penilaian ekonometrik itu ada enam aspek yang dinilai dalm tren jangka panjang: harga komoditas, volatilitas, pertumbuhan industri manufaktur, masalah perang sipil, buruknya institusi, dan penyakit Belanda – penyakit akibat  selama sumberdaya alam berlimpah, ekonomi ditumpukan pada hal tersebut, setelah sumberdaya alam habis akan terjadi krisis ekonomi.

Beberapa dekade tercatat bahwa sumberdaya alam memang membuat banyak persoalan di berbagai negara: Angola, Nigeria, Sudan, dan Kongo. Sedangkan beberapa negara di Asia Timur: Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan Hongkong yang tidak memiliki sumberdaya alam berhasil mengelola negaranya dengan standar kehidupan yang sangat baik. Inilah yang disebut dengan fenomena kutukan sumberdaya alam.

Di Indonesia kutukan sumberdaya alam berada pada daerah regional dengan lingkup provinsi. Provinsi yang mempunyai sumberdaya alam: Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Riau, Aceh, NTT, NTB,  dan Papua mempunyai standar hidup yang lebih rendah. Sedangkan daerah yang relatif tidak mempunyai sumberdaya alam: Jawa Barat, Jawa Timur, DKI, Bali, dan Sumatera Barat mempunyai standar kehidupan lebih baik. Begitu dengan daerah Pemerintah tingkat II seperti Cepu, Blora, Bojonegoro, Dumai, Balikpapan, Tembagapura, dan Sorong mengalami hal serupa terkait dengan kutukan sumberdaya alam. Berbeda dengan Tasikmalaya, Bukittinggi, Pematangsiantar, Cirebon, Pekalongan, dan Solo dapat tumbuh dengan baik tanpa kehadiran sumberdaya alam.

Sumberdaya alam di daerah tersebut tidak mampu memberikan limpahan untuk kemajuan pembangunan dan mengentaskan kemiskinan. Terlalu banyak tata kelola pemerintahan yang tidak transparan dan akuntabel dalam proses pengelolaan pendapatan dan pembelanjaannya. Untuk itu kita harus mendorong masalah daerah itu dapat diselesaikan dengan segera melalui kekuatan masyarakat sipil. www.suarakomunitas.net