Bupati, Ajak Warga Bersatu Membangun KLU

Lombok Utara - Jika melihat angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara cukup tinggi yakni mencapai 43,14 persen. Namun dibalik itu angka pencapaian dan penurunan kemiskinan juga paling tinggi bila dibandingkan dengan kabupaten lain di provinsi Nusa Tenggara Barat.

Bupati KLU, H, Djohan Sjamsu, SH

“Semua itu terjadi berkat ikhtiar kita bersama dalam menurunkan angka kemiskinan. Karenanya, bila program pemerintah itu baik, dukunglah,  dan bila dianggap kurang baik tegurlah, demi kemajuan pembangunan daerah”, kata Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH, ketika member sambutan pada peletakan batu pertama pembangunan SMPN Satap V Bayan di Dusun Langkang Kok Desa Akar-Akar 4/10 kemarin. 

Dikatakan, dari hasil keliling ke dusun-dusun, hanya tiga yang diminta oleh masyarakat KLU, yaitu pembangunan infrastruktur jalan, penerangan (listrik) dan pelayanan air bersih. “Saya bersyukur masyarakat Dayan Gunung ternyata bukan minta beras kepada pemerintah. Dan ini artinya untuk kebutuhan makan sehari-hari sudah cukup”, jelasnya.

Menyoroti jalan dari pusat kota desa Akar-Akar yang menghubungkan dusun Langkang Kok yang rusak parah, menurut Bupati KLU, sudah masuk dalam daftar perbaikan hanya saja perlu menunggu, karena kita tidak bisa membangun dengan sim salabim langsung jadi. “Saya harap bersabar, jangan sampai kita menanam pisang ditengah jalan karena dapat mengganggu para pengguna jalan. Dan ini merupakan persoalan daerah KLU yang perlu kita atasi bersama”, kata Djohan.

Kalau dulu, lanjut Djohan, ketika KLU masih bergabung dengan kabupaten induk Lombok Barat, dana yang bisa digunakan untuk membangun hanya tidak lebih dari Rp. 5 miliar. Tetapi setelah menjadi daerah otonomi baru, KLU memilliki APBD sampai Rp. 478 miliar yang dibagi untuk 40 persen untuk belanja aparatur pemerintah dan 60 persen dimamfaatkan untuk belajan publik termasuk untuk pembangunan jalan, air, listrik dan lainnya.

Khusus untuk pembangunan jalan, pemerintah KLU membuka jalan isolasi  yang memiliki potensi ekonomi, termasuk daerah-daerah kering akan tetapi memiliki hasil yang cukup. Sebab bila akses jalan sudah bagus, tentu ekonomi masyarakat semakin membaik. “Sementara persoalan listrik sekarang ini sudah mulai masuk ke dusun-dusun terpencil, dan itulah mamfaatnya kita mekar menjadi sebuah kabupaten. Jadi semua program ini perlu didukung oleh masyarakat agar KLU jauh lebih maju dari daerah-daerah lainnya.

Ditegaskan, bila kita satu pikiran dalam membangun tentu apa yang diprogramkan dapat tercapai. Dan bila ada Kepala Dinas di KLU tidak satu pikiran dengan program pemerintah, sebaiknya dia mundur. “Kalau ada kepala dinas tidak mau bersama membangun daerah ini, lebih baik dia keluar dan berhenti saja menjadi kepala dinas di KLU”, tegas Djohan didepan beberapa kepala dinas yang menghadiri peletakan batu pertama pembangunan SMPN Satap V Bayan.

Terkait persoalan air bersih, Bupati mengaku setiap hari menerima telpon dari masyarakat yang minta agar dikirimkan tanki air. “Dan untuk mengetasi bencana kekeringan ini, saya sudah bentuk Tim Penanggulangan Bencana Kekeringan (TPBK). Ini akibat penebangan kayu yang terjadi terus menerus. Padahal jika alam ini kita pellihara dengan baik serta menahan diri agar tidak menebang kayu, tentu kita tidak akan kekeringan seperti sekarang in”, katanya.

“Saya juga sudah terima laporan, bahwa siapa kepala desa yang mengeluarkan rekomendasi penebangan sudah saya tahu. Karena saya minta untuk kita sama-sama pelihara alam ini, sebab jika tidak dipelihara tentu yang mengalami sengsara adalah kita sendiri”, tegasnya.

Dibidang kesehatan, sambung Bupati, ketika KLU baru dimekarkan hanya memiliki 5 Puskesmas, tapi setelah mekar kita sudah mampu membangun 3 tambahan Puskemas yaitu di Senaru Kecamatan Bayan, Santong Kecamatan Kayangan dan Nipah Kecamatan Pemenang serta pembangunan Rumah Sakit Daerah. “Ada dua gedung rumah sakit yang kita bangun sekarang yaitu gedung A dan dan gedung B. Untuk gedung A biaya pembangunannya dianggarkan dari APBD KLU sebesar Rp. 10 miliar, sementara gedung B biayanya dibantu oleh Kementerian Kesehatan”, jelasnya.