Atasi Kemiskinan, Pemerintah KLU Gelontorkan Dana Rp. 136 Miliar

KLU, Primadonanews - Sebagai kabupaten baru, Lombok Utara tentu mengalami berbagai persoalan yang perlu segera mendapat penanganan serius dari pemerintah. Mulai dari persoalan kemiskinan, pendidikan, kesehatan hingga pembangunan infstruktur jalan terus dipacu. Bahkan khusus untuk mengatasi kemiskinan, pada tahun 2011, pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) telah menggelontorkan dana sekitar Rp. 136 miliar.

Angka kemiskinan, menurut Kepala Bapeda KLU, Ir. Nanang Mattalata, ketika membuka acara sosialisasi dan pelatihan Lumbung Bersaing NTB 10/12, di Balai Pusaka Sebaya Tanta Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan, mencapai 43,14 persen diatas angka kemiskinan provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yakni 21,55 persen.

Prosentase kemiskinan ini masih bersifat sangat sementara, karena apa yang dihasilkan oleh BPS, belum dilakukan audit. Kendati demikian, pemerintah KLU terus berupaya mengatasinya dengan mengucurkan berbagai program, seperti memberikan modal usaha bagi pedagang kecil, bantuan untuk rumah kumuh, termasuk  dana dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Dalam sebuah pertemuan di Jakarta beberapa waktu lalu, sambung Nanang, wakil presiden RI, Budiono menguangkapkan, bahwa angka kemiskinan tertinggi di Indoensia adalah Papua mencapai 30 persen. Akan tetapi di KLU jauh lebih tinggi dari angka itu, yakni mencapai 43,14 persen.

“Angka kemiskinan ini membawa dampak positif bagi KLU, karena pemerintah dan lembaga pusat banyak meluncurkan program ke KLU, baik pembangunan di bidang fisik maupun dibidang sosial kemasyarakatan dalam rangka mempercepat menurunkan angka kemiskinan. Untuk menurunkan angka kemiskinan khususnya di KLU memiliki target 2,5 persen setiap tahun , ”, kata Nanang.

Sementara hasil pendataan rumah kumuh di KLU berjumlah 12 ribu unit, yang pada tahun 2011 ini  baru ditangani sekitar 600 unit. Dan direncanakan pada tahun 2012 mendatang akan dilakukan perbaikan rumah tak layak huni 700 sampai 1000 unit.

“Pendataan ini dilakukan pemerintah dibantu Bumdes LKM (Lembaga Keuangan Mikro) sudah turun melakukan pemotretan rumah kumuh. Kita perkirakan pada tahun 2015 nanti, paling tidak bisa tertangani 60 persen, sebab angka kemiskinan itu dapat juga dilihat dari rumah penduduk tak layak huni”, jelasnya.

Dalam rangka mendorong usaha masyarakat, pada tahun 2011 pemerintah KLU telah menggelontorkan dana Rp. 1,5 miliar  kepada wirausaha baru yang masing-masing mereka diberikan modal Rp. 1 juta dengan sistem berkelompok. Dan pada tahun 2012 sudah dialokasikan dana untuk usaha baru Rp. 3 miliar. “Dan uang yang diberikan pada wirausaha harus dapat dipertanggungjawabkan”, katanya.

Menyoroti  infrastruktur jalan desa dan kabupaten, pada tahap awal kondisinya cukup memprihatinkan, kecuali jalan provinsi, sehingga pada awal mulai membangun KLU adalah mengutamakan pembangunan infrastruktur jalan untuk membuka akses-akses ekonomi dan dusun terisolir.

Dalam bidang  kesehatan, Kecamatan Bayan menduduki urutan pertama dari jumlah anak kurang gizi dan gizi buruk, sehingga diprogramkan sejuta telur. “Ini upaya pemerintah untuk mengatasi persoalan kesehatan, termasuk pembangunan rumah sakit yang dilakukan secara bertahap”, jelas Nanang.
Dibidang pendidikan, lanjut Nanang, masih berkonsentrasi pada pembangunan fisik, yang pada tahun 2011 sedikitnya akan dibangun 86 penambahan ruang belajar baru.

Khusus dibidang pemberdayaan perempuan, Kepala Bapeda KLU mengaku belum melihat adanya perempuan yang mendorong kearah yang lebih maju, kecuali hanya sebatas pekerjaan rutin, seperti menjadi kader posyandu, PKK atau menjadi Dharma Wanita. “Saya lihat belum ada programnya mengarah kepada yang lebih maju, kecuali masih sebatas sosialisasi, padahal masih banyak yang dapat dikembangkan di kabupaten yang bermotto tiok-tata-tunak ini”, tegasnya.