Home
BIMA-Bupati Bima, Ferry Zulkarnaen diminta bertanggungjawab atas insiden Lambu, Sape. Desakan itu disampaikan oleh sedikitnya 6 OKP se Kota dan Kabupaten Bima, Sabtu (7/1) di depan kampus Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Taman Siswa. Ke 6 OKP itu adalah dari BEM STKIP Taman Siswa, LSIP,SMI,LIMID,KAMI dan JIMAP.
Koordinator lapangan (Korlap) Jaharudin kepada GOMONG.COM mengatakan, kegiatan aksi demo yang kini dilakukan 6 OKP merupakan bentuk solidaritas. “Demo kami ini merupakan demo damai sebagai bentuk solidaritas saja,” ujar Jaharudin di lokasi demo.
Menurut para pendemo pemerintah tidak lagi berpihak pada rakyat, pembangunan berbasiskan kemakmuran rakyat tinggal slogan untuk menarik simpati masyarakat. Padahal di balik slogan itu, pemerintah menghisap darah rakyat. “Untuk itu kami tidak bisa membiarkan hal itu terjadi, mahasiswa akan menjadi garda terdepan untuk melawan kebijakan pemerintah yang tidak pro masyarakat” tekad Jaharudin.
Salah satu kebijakan Pemerintah yang tidak pro rakyat namun sangat pro pengusaha adalah SK No. 188/357/004/2010 tentang ijin eksplorasi tambang mas oleh PT Sumber Mineral Nusantara. Perusahaan itu, akan mengelola tambang di daerah Kecamatan Lambu se luas 24.950 Ha.
Selain itu, tindakan aparat Kepolisian membubarkan massa secara brutal juga dikutuk. Walaupun massa sudah 6 hari menduduki pelabuhan Sape, tapi masih ada upaya pendekatan lain jangan di lakukan pendekatan dengan menggunakan senjata tempur. Akibatnya, 2 orang warga Lambu harus jadi korban.
Jaharuddin lewat aksi demo itu meminta agar Bupati Bima segera mencabut SK 188/357/004/2010. Jaharuddin juga mendesak agar bupati dicopot dan diadili. Polri harus bertanggungjawab, bebaskan semua tahanan dalam insiden Lambu dan hentikan pengejaran, penyidikan terhadap rakyat dan mahasiswa serta hentikan seluruh pertambangan di Kabupaten Bima. “Itulah tujuh item yang kami tuntut pada aksi demo kali ini,” tandas Jaharudin.(abdul haris) gomong.com
Koordinator lapangan (Korlap) Jaharudin kepada GOMONG.COM mengatakan, kegiatan aksi demo yang kini dilakukan 6 OKP merupakan bentuk solidaritas. “Demo kami ini merupakan demo damai sebagai bentuk solidaritas saja,” ujar Jaharudin di lokasi demo.
Menurut para pendemo pemerintah tidak lagi berpihak pada rakyat, pembangunan berbasiskan kemakmuran rakyat tinggal slogan untuk menarik simpati masyarakat. Padahal di balik slogan itu, pemerintah menghisap darah rakyat. “Untuk itu kami tidak bisa membiarkan hal itu terjadi, mahasiswa akan menjadi garda terdepan untuk melawan kebijakan pemerintah yang tidak pro masyarakat” tekad Jaharudin.
Salah satu kebijakan Pemerintah yang tidak pro rakyat namun sangat pro pengusaha adalah SK No. 188/357/004/2010 tentang ijin eksplorasi tambang mas oleh PT Sumber Mineral Nusantara. Perusahaan itu, akan mengelola tambang di daerah Kecamatan Lambu se luas 24.950 Ha.
Selain itu, tindakan aparat Kepolisian membubarkan massa secara brutal juga dikutuk. Walaupun massa sudah 6 hari menduduki pelabuhan Sape, tapi masih ada upaya pendekatan lain jangan di lakukan pendekatan dengan menggunakan senjata tempur. Akibatnya, 2 orang warga Lambu harus jadi korban.
Jaharuddin lewat aksi demo itu meminta agar Bupati Bima segera mencabut SK 188/357/004/2010. Jaharuddin juga mendesak agar bupati dicopot dan diadili. Polri harus bertanggungjawab, bebaskan semua tahanan dalam insiden Lambu dan hentikan pengejaran, penyidikan terhadap rakyat dan mahasiswa serta hentikan seluruh pertambangan di Kabupaten Bima. “Itulah tujuh item yang kami tuntut pada aksi demo kali ini,” tandas Jaharudin.(abdul haris) gomong.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar