Home
LOMBOK UTARA - Di tengah kekurangan tenaga yang ada dan banyaknya keluhan akan rendahnya pendampingan Penyuluhan pemerintah di tingkat kelompok, Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh) NTB, mengimbau Bupati KLU secepatnya membentuk lembaga penyuluh dan ketahanan pangan – terpisah dari Dinas Pertanian (DPPKKP).
“Kami mengimbau Pak Bupati segera membentuk lembaga sendiri. Karena apapun bentuk programnya, tidak akan sukses tanpa peran Penyuluh. Cikal bakal ada ketahanan pangan dan penyuluh sudah ada di Dinas, jadi ini agar menjadi 1 badan terpisah,” kata Sekretaris Bakorluh Provinsi NTB, Hj. Husnanidiyati Nurdin, MM., Senin kemarin.
Dikatakan Husnanidiyati, Penyuluh saat ini diporsikan pada pendampingan lapangan sehingga pada beberapa aktivitas pendampingan, Bakorluh mengeluarkan item tersebut dari beban kerja Penyuluh. Misalnya pendampingan kemasan produk yang sebelumnya juga dipegang Penyuluh, dikembalikan ke Bidang Perdagangan dan Perindustrian.
Mantan Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) NTB ini juga mengidentifikasi, jumlah Penyuluh di beberapa Kabupaten/Kota termasuk KLU, masih kekurangan. Dibenarkan Kabid Penyuluh pada DPPKKP KLU, Sukandar, SP., jumlah penyuluh yang ada saat ini hanya 35 orang. Diantara jumlah itu, 5 orang diantaranya adalah perbantuan dari Penyuluh Provinsi. Untuk mencapai kapasitas 1 Penyuluh di 1 Desa, tenaga yang ada belum terpenuhi.
“Hampir tiap hari permintaan kelompok untuk didampingi, tetapi belum bisa terpenuhi semuanya. Memang ada 39 orang THL (Tenaga Harian Lepas), itu pun kita rasakan belum efektif,” ujar Sukandar.
Lebih lanjut, Bakorluh Provinsi di tahun 2014 ini telah mengawali program dengan berkeliling ke 9 Kabupaten/kota, kecuali Kota Mataram, guna melakukan pendampingan kapasitas kelembagaan pada kelompopk tani hutan. Penyerapan aspirasi melibatkan kelompok dilakukan per Kecamatan, di mana aspirasi dan usulan ini nantinya akan diajukan ke Musrenbang Provinsi dan rapat program kerja Bakorluh Provinsi.
“Tahun depan kita ingin kembali ke khittah, bahwa penyuluh harus mendampingi petani. Di KLU, kami banyak menerima keluhan dari sejumlah kelompok karena minimnya penyuluhan,” sambungnya.
Bakorluh Provinsi lantas mengisyaratkan agar kapasitas kelompok mengalami peningkatan pada serangkaian program pemerintah. Antara 3 sampai 4 kelompok di tiap Kabupaten/Kota akan dilatih agar capacity buildingnya meningkat. Mengingat pada tahap pelaporan program bantuan, masih ada kelompok penerima bantuan tidak mencatat penggunaan anggaran dengan baik. “Sebagian besar kelompok lemah di administrasi,” imbuh Husnanidiyati. (ari)
“Kami mengimbau Pak Bupati segera membentuk lembaga sendiri. Karena apapun bentuk programnya, tidak akan sukses tanpa peran Penyuluh. Cikal bakal ada ketahanan pangan dan penyuluh sudah ada di Dinas, jadi ini agar menjadi 1 badan terpisah,” kata Sekretaris Bakorluh Provinsi NTB, Hj. Husnanidiyati Nurdin, MM., Senin kemarin.
Dikatakan Husnanidiyati, Penyuluh saat ini diporsikan pada pendampingan lapangan sehingga pada beberapa aktivitas pendampingan, Bakorluh mengeluarkan item tersebut dari beban kerja Penyuluh. Misalnya pendampingan kemasan produk yang sebelumnya juga dipegang Penyuluh, dikembalikan ke Bidang Perdagangan dan Perindustrian.
Mantan Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) NTB ini juga mengidentifikasi, jumlah Penyuluh di beberapa Kabupaten/Kota termasuk KLU, masih kekurangan. Dibenarkan Kabid Penyuluh pada DPPKKP KLU, Sukandar, SP., jumlah penyuluh yang ada saat ini hanya 35 orang. Diantara jumlah itu, 5 orang diantaranya adalah perbantuan dari Penyuluh Provinsi. Untuk mencapai kapasitas 1 Penyuluh di 1 Desa, tenaga yang ada belum terpenuhi.
“Hampir tiap hari permintaan kelompok untuk didampingi, tetapi belum bisa terpenuhi semuanya. Memang ada 39 orang THL (Tenaga Harian Lepas), itu pun kita rasakan belum efektif,” ujar Sukandar.
Lebih lanjut, Bakorluh Provinsi di tahun 2014 ini telah mengawali program dengan berkeliling ke 9 Kabupaten/kota, kecuali Kota Mataram, guna melakukan pendampingan kapasitas kelembagaan pada kelompopk tani hutan. Penyerapan aspirasi melibatkan kelompok dilakukan per Kecamatan, di mana aspirasi dan usulan ini nantinya akan diajukan ke Musrenbang Provinsi dan rapat program kerja Bakorluh Provinsi.
“Tahun depan kita ingin kembali ke khittah, bahwa penyuluh harus mendampingi petani. Di KLU, kami banyak menerima keluhan dari sejumlah kelompok karena minimnya penyuluhan,” sambungnya.
Bakorluh Provinsi lantas mengisyaratkan agar kapasitas kelompok mengalami peningkatan pada serangkaian program pemerintah. Antara 3 sampai 4 kelompok di tiap Kabupaten/Kota akan dilatih agar capacity buildingnya meningkat. Mengingat pada tahap pelaporan program bantuan, masih ada kelompok penerima bantuan tidak mencatat penggunaan anggaran dengan baik. “Sebagian besar kelompok lemah di administrasi,” imbuh Husnanidiyati. (ari)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar