Home
MATARAM, PrimadonaNews - Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, MA, menegaskan pihaknya mendorong agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima segera mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Sumber Mineral Nusantara (SMN) sesuai dengan keinginan masyarakat yang ada di Kecamatan Lambu dan Sape, Bima.
Pencabutan IUP PT. SMN dapat dilakukan seiring dengan penghentian izin sementara SK Bupati Bima. Sebab, sudah tidak mungkin lagi PT. SMN melanjutkan usaha pertambangan, karena adanya trauma mendalam di tengah masyarakat di dua kecamatan di kabupaten paling timur di provinsi NTB itu.
“Saya terus berkoordinasi langsung dengan Bupati Bima agar IUP PT. SMN dapat dicabut seiring penghentian sementara selama 1 tahun. Ada masalah yang nyata terjadi di lapangan, seperti komunikasi Pemkab Bima dengan masyarakat, penanganan korban secara baik dan jaminan kepolisian untuk tidak melakukan penangkapan lagi,”kata Zainul Majdi, MA di Kantor Gubernur NTB, Kamis (29/12).
Dikatakannya, PT. SMN memang telah mengajukan pinjam pakai lahan hutan untuk kegiatan ekplorasi pertambangan, tetapi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) belum menyetujui. Dalam hal ini, Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan sedang melakukan investasi. Artinya, dari 24 ribu hektar lahan, terdapat 7 ribu hektar lahan hutan yang belum diberikan izin pinjam pakai.
“Jika terjadi aktifitas di lokasi hutan tersebut, maka PT. SMN melanggar aturan akan tetapi jika di luar hutan, maka hal itu tidak melanggar aturan,”tegas orang nomor satu di NTB itu.
Sementara itu, terkait keamanan di Kecamatan Sape dan Lambu, Majdi, mengatakan bila saat ini situasi di wilayah itu sudah berangsur-angsur kondusif dan pihak keamanan melalui kepolisan telah mengindentifikasi dan mencari para provokator untuk dapat ditindak secara hukum.
Jalur komando aparat kepolisian NTB ada pada Polri. Dalam hal ini, pihaknya mendorong upaya-upaya Polri dalam menangani kasus Sape secara prosedural dan proporsional, termasuk melakukan investasi terpisah atas dugaan pelanggaran HAM di internal kepolisian.
“Koordinasi dengan aparat kepolisian terus kami lakukan. Tewasnya warga Sape, saya yakin di luar skenario kepolisian dan semua pihak tidak ingin itu terjadi. Saat ini, pihak kepolisian sedang melakukan investigasi terkait kasus tewasnya warga setempat. Saya berharap, situasi Sape dapat kembali normal seperti biasa,”harapnya.
Disinggung rencana kapan dirinya akan meninjau ke lokasi, gubernur Zainul Majdi mengatakan bahwa dirinya sudah berencana akan menuju ke Sape dan Lambu dalam waktu dekat ini.
“Ia segera saya akan kesana. Tetapi sebelumnya perangkat Pemprov NTB secara bertahap telah turun ke lapangan, seperti Wagub, Dinas Sosial dan SKPD lainnya. Silaturrahmi dengan masyarakat dilakukan agar tidak terjadi lagi saling curiga mencurigai dan kondusif,” tandasnya. Sumber: mataramnews.com)
Pencabutan IUP PT. SMN dapat dilakukan seiring dengan penghentian izin sementara SK Bupati Bima. Sebab, sudah tidak mungkin lagi PT. SMN melanjutkan usaha pertambangan, karena adanya trauma mendalam di tengah masyarakat di dua kecamatan di kabupaten paling timur di provinsi NTB itu.
“Saya terus berkoordinasi langsung dengan Bupati Bima agar IUP PT. SMN dapat dicabut seiring penghentian sementara selama 1 tahun. Ada masalah yang nyata terjadi di lapangan, seperti komunikasi Pemkab Bima dengan masyarakat, penanganan korban secara baik dan jaminan kepolisian untuk tidak melakukan penangkapan lagi,”kata Zainul Majdi, MA di Kantor Gubernur NTB, Kamis (29/12).
Dikatakannya, PT. SMN memang telah mengajukan pinjam pakai lahan hutan untuk kegiatan ekplorasi pertambangan, tetapi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) belum menyetujui. Dalam hal ini, Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan sedang melakukan investasi. Artinya, dari 24 ribu hektar lahan, terdapat 7 ribu hektar lahan hutan yang belum diberikan izin pinjam pakai.
“Jika terjadi aktifitas di lokasi hutan tersebut, maka PT. SMN melanggar aturan akan tetapi jika di luar hutan, maka hal itu tidak melanggar aturan,”tegas orang nomor satu di NTB itu.
Sementara itu, terkait keamanan di Kecamatan Sape dan Lambu, Majdi, mengatakan bila saat ini situasi di wilayah itu sudah berangsur-angsur kondusif dan pihak keamanan melalui kepolisan telah mengindentifikasi dan mencari para provokator untuk dapat ditindak secara hukum.
Jalur komando aparat kepolisian NTB ada pada Polri. Dalam hal ini, pihaknya mendorong upaya-upaya Polri dalam menangani kasus Sape secara prosedural dan proporsional, termasuk melakukan investasi terpisah atas dugaan pelanggaran HAM di internal kepolisian.
“Koordinasi dengan aparat kepolisian terus kami lakukan. Tewasnya warga Sape, saya yakin di luar skenario kepolisian dan semua pihak tidak ingin itu terjadi. Saat ini, pihak kepolisian sedang melakukan investigasi terkait kasus tewasnya warga setempat. Saya berharap, situasi Sape dapat kembali normal seperti biasa,”harapnya.
Disinggung rencana kapan dirinya akan meninjau ke lokasi, gubernur Zainul Majdi mengatakan bahwa dirinya sudah berencana akan menuju ke Sape dan Lambu dalam waktu dekat ini.
“Ia segera saya akan kesana. Tetapi sebelumnya perangkat Pemprov NTB secara bertahap telah turun ke lapangan, seperti Wagub, Dinas Sosial dan SKPD lainnya. Silaturrahmi dengan masyarakat dilakukan agar tidak terjadi lagi saling curiga mencurigai dan kondusif,” tandasnya. Sumber: mataramnews.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar