Home
MATARAM,PrimadonaNews - Kepemimpinan pasangan Gubernur dan wakil gubernur NTB, TGB DR Zaenul Majdi dan Badrul Munir,MM dinilai gagal. Hal ini lontarkan oleh Koalisi Mahasiswa untuk Rakyat NTB (KOMARAT NTB) saat menggelar aksi unjukrasa didepan kantor Gubernur NTB, Kamis (29/12) pagi.
Menurut massa yang dikoordinir oleh Taufik Hidayat tersebut menyebutkan kegagalan paket kepemimpinan TGB-MM tersebut dilihat dari banyaknya program yang digelontarkan tidak berjalan dan tidak tepat sasaran.
“Program PIJAR , NTB sejuta sapi dan program AKINO tidak berjalan,” Ucap Taufik Hidayat dalam orasinya dengan suara lantang. Akibat ketidaktepatan program-program tersebut menyebabkan kesejahteraan masyarakat kurang, tidak hanya itu saja mereka juga menyoroti tingkat Indek Prestasi Manusia (IPM) NTB yang berada di urutan kedua dari bawah.
Namun pada aksi yang diikuti oleh elemen,PMII. PMKRI dan beberapa elemen lainnya juga menyoroti tragedi berdarah di pelabuhan Sape Bima, yang mana dalam kasus tersebut Bupati Bima dianggap harus bertanggung jawab dan Gubernur harus bisa melakukan intervensi.
Hal senada juga dilontarkan oleh elemen HMI MPO yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Rakyat. Mereka selain menuntut pertangungjawaban Gubernur dan Bupati Bima juga menuntut agar SK 188 dicabut.
Bahkan mereka juga menuntut agar Kapolda NTB, Kapolesrta dan bupati Bima dicopot dari jabatannya atas tindakkan yang merenggut jiwa.(Sumber: www.mataramnews.com)
Menurut massa yang dikoordinir oleh Taufik Hidayat tersebut menyebutkan kegagalan paket kepemimpinan TGB-MM tersebut dilihat dari banyaknya program yang digelontarkan tidak berjalan dan tidak tepat sasaran.
“Program PIJAR , NTB sejuta sapi dan program AKINO tidak berjalan,” Ucap Taufik Hidayat dalam orasinya dengan suara lantang. Akibat ketidaktepatan program-program tersebut menyebabkan kesejahteraan masyarakat kurang, tidak hanya itu saja mereka juga menyoroti tingkat Indek Prestasi Manusia (IPM) NTB yang berada di urutan kedua dari bawah.
Namun pada aksi yang diikuti oleh elemen,PMII. PMKRI dan beberapa elemen lainnya juga menyoroti tragedi berdarah di pelabuhan Sape Bima, yang mana dalam kasus tersebut Bupati Bima dianggap harus bertanggung jawab dan Gubernur harus bisa melakukan intervensi.
Hal senada juga dilontarkan oleh elemen HMI MPO yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Rakyat. Mereka selain menuntut pertangungjawaban Gubernur dan Bupati Bima juga menuntut agar SK 188 dicabut.
Bahkan mereka juga menuntut agar Kapolda NTB, Kapolesrta dan bupati Bima dicopot dari jabatannya atas tindakkan yang merenggut jiwa.(Sumber: www.mataramnews.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar