Home
LOMBOK UTARA, PrimadonaNews - Aliansi Mahasiswa Kabupaten Lombok Utara (KLU) 28/12 menggelar aksi damai di kantor bupati setempat menolak beasiswa khusus bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran.
Aksi damai yang dikawal ketat pihak kepolisisan dan Sat Pol PP diterima Wakil Bupati KLU, H. Najmul Ahyar, SH, MH yang didampingi Sekda KLU, Drs. Suardi, MM di aula ruangan Wabup.
Koordiantor Lapangan, Hendri Susanto dalam orasinya mengatakan, dalam kurun waktu tiga tahun setelah KLU definitiv belum mampu memberikan jaminan kepada warganya untuk hidup lebih layak. “Para elit politik di KLU lebih sibuk dengan bagi-bagi proyek dan kekuasan”, tegas Hendri.
Dikatakan, pemimpin resmi KLU yang berkuasa lebih satu tahun belum menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat miskin. Hal ini dibuktikan dengan diberikannya beasiswa bagi mahasiswa kedokteran antara RP 20 - 25 Juta per orang.
Sebagai mahasiswa yang masih memiliki idealisme akan tetap menjadi garda terdepan untuk mengawal pemerintah dan pembangunan KLU, sekalogus menuntut agar mengehentikan diskriminasi terhadap mahasiswa KLU. Segera tuntaskan sengketa Terawangan, sosialisasikan laporan Pansus CPNS kepada masyarakat, dan Segera bentuk tim independen untuk mengawasi proyek pembangunan infrastruktur.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wabup KLU, H Najmul Ahyar, menegaskan kepada mahasiswa, tidak ada niat pemerintah untuk melakukan diskriminasi. “Ke empat poin tuntutan adik-adik mahasiswa ini merupakan hajat kita bersama. Adanya bantuan kepada mahasiswa jurusan kedoktera sekitar 7 orang itu adalah bantuan murni dan hanya diberikan satu kali serta bukan beasiswa.
Terkait sengketa Terawangan yang saat ini sedang dalam penyelesaiaan karena sudah ada kesepakatan antar warga dengan pihak PT WAH yang difasilitasi oleh pemda KLU. Sedangkan terkait perekrutan CPNS 2010 dari 221 CPNS, 215 diantaranya sudah menerima SK dan sudah bertugas. Sedangkan sisanya masih terkendala dengan kelengkapan berkas, bahkan ada yang tidak sesuai jurusan, sertifikasi dan umur dalam ijazah.
Persoalan pembangunan infrastruktur yang terindikasikan adanya penyimpangan dan kualitas tidak sesuai dan sebagainya sudah di sampaikan di depan sidang DPRD untuk sam-sama melakukan monitoring. “Kalau benar kualitasnya tidak sesuai, maka kepada kontraktor diperintahkan untuk membongkar kembali”, tegas H Najmul Ahyar.
Ditempat terpisah Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH, ketika member sambutan pada penanaman Jabon di desa Akar-Akar, Kecamatan Bayan, mengaku dirinya diprotes karena dinilai kurang adil dalam memberikan bantuan yang hanya diperuntukkan bagi mahasiswa kedokteran. “Padahal saya merangsang kepada orang tua agar mau menyekolahkan anaknya menjadi dokter, karena kita di KLU masih sangat kurang dokter kesehatan. Kalau titel SH dan S.Pd itu sudah cukup banyak”, jelasnya.
Dikatakan, keinginan pemerintah KLU, agar Puskesmas yang ada di wilayah Dayan Gunung itu diisi oleh dokter-dokter putra daerah, sehingga pemerintah memberikan bantuan bagi mahasiswa kedokteran antara Rp. 20-25 juta per-orang. “Namun apa yang kita lakukan itu diprotes, karena mereka kurang paham, padahal bagi mahasiswa lainnya, kita juga berikan bantuan pada saat finis seperti pada saat penyusunan skripsi”, jelasnya.
Menyoroti peristiwa yang terjadi di Kabupaten Bima yang berkaitan dengan penambangan emas dengan cara memblokir Pelabuhan Sape sehingga menimbulkan dua orang korban, menurut Djohan kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa dalam hal ini, karena mereka sama-sama mencari kebenaran. “Polisi yang bertindak tegas tidak bisa kita salahkan, demikian juga dengan masyarakat yang melakukan aksi pemblokiran. Yang jelas kita perlu bersatu”, tegasnya.
Aksi yang terjadi dibeberapa daerah ini, sambung Bupati tidak kita inginkan akan terjadi di KLU. “Bila saya bengkok dalam memimpin silahkan ditegur dan diberikan solusi, tapi jika lurus dukunglah” pintanya.
Aksi damai yang dikawal ketat pihak kepolisisan dan Sat Pol PP diterima Wakil Bupati KLU, H. Najmul Ahyar, SH, MH yang didampingi Sekda KLU, Drs. Suardi, MM di aula ruangan Wabup.
Koordiantor Lapangan, Hendri Susanto dalam orasinya mengatakan, dalam kurun waktu tiga tahun setelah KLU definitiv belum mampu memberikan jaminan kepada warganya untuk hidup lebih layak. “Para elit politik di KLU lebih sibuk dengan bagi-bagi proyek dan kekuasan”, tegas Hendri.
Dikatakan, pemimpin resmi KLU yang berkuasa lebih satu tahun belum menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat miskin. Hal ini dibuktikan dengan diberikannya beasiswa bagi mahasiswa kedokteran antara RP 20 - 25 Juta per orang.
Sebagai mahasiswa yang masih memiliki idealisme akan tetap menjadi garda terdepan untuk mengawal pemerintah dan pembangunan KLU, sekalogus menuntut agar mengehentikan diskriminasi terhadap mahasiswa KLU. Segera tuntaskan sengketa Terawangan, sosialisasikan laporan Pansus CPNS kepada masyarakat, dan Segera bentuk tim independen untuk mengawasi proyek pembangunan infrastruktur.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wabup KLU, H Najmul Ahyar, menegaskan kepada mahasiswa, tidak ada niat pemerintah untuk melakukan diskriminasi. “Ke empat poin tuntutan adik-adik mahasiswa ini merupakan hajat kita bersama. Adanya bantuan kepada mahasiswa jurusan kedoktera sekitar 7 orang itu adalah bantuan murni dan hanya diberikan satu kali serta bukan beasiswa.
Terkait sengketa Terawangan yang saat ini sedang dalam penyelesaiaan karena sudah ada kesepakatan antar warga dengan pihak PT WAH yang difasilitasi oleh pemda KLU. Sedangkan terkait perekrutan CPNS 2010 dari 221 CPNS, 215 diantaranya sudah menerima SK dan sudah bertugas. Sedangkan sisanya masih terkendala dengan kelengkapan berkas, bahkan ada yang tidak sesuai jurusan, sertifikasi dan umur dalam ijazah.
Persoalan pembangunan infrastruktur yang terindikasikan adanya penyimpangan dan kualitas tidak sesuai dan sebagainya sudah di sampaikan di depan sidang DPRD untuk sam-sama melakukan monitoring. “Kalau benar kualitasnya tidak sesuai, maka kepada kontraktor diperintahkan untuk membongkar kembali”, tegas H Najmul Ahyar.
Ditempat terpisah Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH, ketika member sambutan pada penanaman Jabon di desa Akar-Akar, Kecamatan Bayan, mengaku dirinya diprotes karena dinilai kurang adil dalam memberikan bantuan yang hanya diperuntukkan bagi mahasiswa kedokteran. “Padahal saya merangsang kepada orang tua agar mau menyekolahkan anaknya menjadi dokter, karena kita di KLU masih sangat kurang dokter kesehatan. Kalau titel SH dan S.Pd itu sudah cukup banyak”, jelasnya.
Dikatakan, keinginan pemerintah KLU, agar Puskesmas yang ada di wilayah Dayan Gunung itu diisi oleh dokter-dokter putra daerah, sehingga pemerintah memberikan bantuan bagi mahasiswa kedokteran antara Rp. 20-25 juta per-orang. “Namun apa yang kita lakukan itu diprotes, karena mereka kurang paham, padahal bagi mahasiswa lainnya, kita juga berikan bantuan pada saat finis seperti pada saat penyusunan skripsi”, jelasnya.
Menyoroti peristiwa yang terjadi di Kabupaten Bima yang berkaitan dengan penambangan emas dengan cara memblokir Pelabuhan Sape sehingga menimbulkan dua orang korban, menurut Djohan kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa dalam hal ini, karena mereka sama-sama mencari kebenaran. “Polisi yang bertindak tegas tidak bisa kita salahkan, demikian juga dengan masyarakat yang melakukan aksi pemblokiran. Yang jelas kita perlu bersatu”, tegasnya.
Aksi yang terjadi dibeberapa daerah ini, sambung Bupati tidak kita inginkan akan terjadi di KLU. “Bila saya bengkok dalam memimpin silahkan ditegur dan diberikan solusi, tapi jika lurus dukunglah” pintanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar