Home
JAKARTA, PrimadonaNews - Melihat situasi yang terjadi di kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, terkait aksi pemblokiran pelabuhan yang sudah memakan korban sampai saat ini. Kami dari PANDU Indonesia mengutuk keras insiden yang terjadi hingga menewaskan tiga orang, dan kami meminta kapolri, kapolda dan pemerintah kabupaten Bima untuk bertanggung jawab atas insiden tersebut, ungkap Ketua Umum PANDU Indonesia M. Rodli Kaelani dalam keterangan persnya 24/12/2011 di Jakarta.
Hal ini terjadi menjelang natal dan tahun baru, bentrokan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa antara masyarakat dengan aparat kepolisian di pelabuhan Bima, masyarakat yang sudah lima hari menduduki dan memblokade pelabuhan yang menolak penambangan mangan dan menuntut bupati Bima agar mencabut izin perusahaan tambang tersebut, jelasnya.
Masyarakat diusir paksa oleh polisi sehingga mendapat perlawanan dari masyarakat sehingga aparat melakukan tindakan refresip serta melapaskan tembakan, ungkapnya. Insiden ini menyebabkan tiga orang tewas dan puluhan masyaraat lainnya luka-luka, ujarnya. Hal ini turut disesali dan menjadi keprihatinan PANDU Indonesia salah satu organ sayap PAN ini mengutuk keras insiden tersebut dan meminta agar Kapolri, Kapolda dan bupati bertaggung jawab dengan adanya tragedy tersebut, ulasnya.
Menurut ketua umum PANDU Indonesia M. Rodli Kaelani yang juga mantan Ketua Umum PB PMII ini menjelaskan kejadian ini merupakan tidak tanggapnya dan responsipnya pemerintah daerah (bupati) dalam menyikapi tuntutan masyarakat, karena telah beberapa hari melakukan aksi tapi di abaikan dan tidak diupayakan penyelesaian, juga terlalu semena-menanya aparat dalam bertindak dilapangan, ungkapnya.
Alasan berdasarkan protap tidak menjadi pembenaran aparat untuk bertindak refresip menindaki aksi masyarakat tersebut, jelasnya. Karena kita tahu sengketa lahan maupun hak ekonomi masyarakat adalah yang prinsip bahkan menyangkut harga diri rakyat, sehingga mereka pasti akan all out melakukan aksi tututan. Karena aparat seharusnya mencermati situasi psykologis dan emosi masyarakat tersebut, jelasnya.
Pihak kepolisian terlalu arogan dan tidak cermat atas permasalahan ini, uajarnya. Mereka pihak kepolisian dan pemerintah harus bertanggung jawab, meminta maaf serta melakuan tindakan tegas mata rantai komando penembakan dan kekerasan tersebut, ungkapnya. PANDU Indonesia turut berbelasungkawa atas meninggalnya warga, serta dukungan terhadap aksi hak-hak ekonomi social masyarakat di kabupaten Bima dan menanggap persolan sengketa agraris menjadi persoalan yang serius dan harus segera di selesaikan oleh pemerintah, apaalagi sekarang sedang maraknya sengketa lahan/agraria, jelasnya.
Padahal periode pertama pemerintahan Presiden SBY, beliau pernah mengeluaran afirmasi intruksi yang cukup populis agar berbagai lahan HGB, HGU atau pertabangan yang merupakan asal tanah ulayat/adat masyaralat agar dilakukan proses pengembalian kepada masyaraka, ungkapnya. Jelas maraknya sengketa lahan dan aksi penuntutan masyarakat mencederai afirmasi pro rakyat tersebut, ujarnya. Apalagi kasus-kasus yang berakhir dengan insiden kekerasan dan korban jiwa seperti ini dan kalau aparat berdalih protap maka protapnya harus di revisi, jelas M. Rodli Kaelani. (Azami/MataramNews)
Hal ini terjadi menjelang natal dan tahun baru, bentrokan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa antara masyarakat dengan aparat kepolisian di pelabuhan Bima, masyarakat yang sudah lima hari menduduki dan memblokade pelabuhan yang menolak penambangan mangan dan menuntut bupati Bima agar mencabut izin perusahaan tambang tersebut, jelasnya.
Masyarakat diusir paksa oleh polisi sehingga mendapat perlawanan dari masyarakat sehingga aparat melakukan tindakan refresip serta melapaskan tembakan, ungkapnya. Insiden ini menyebabkan tiga orang tewas dan puluhan masyaraat lainnya luka-luka, ujarnya. Hal ini turut disesali dan menjadi keprihatinan PANDU Indonesia salah satu organ sayap PAN ini mengutuk keras insiden tersebut dan meminta agar Kapolri, Kapolda dan bupati bertaggung jawab dengan adanya tragedy tersebut, ulasnya.
Menurut ketua umum PANDU Indonesia M. Rodli Kaelani yang juga mantan Ketua Umum PB PMII ini menjelaskan kejadian ini merupakan tidak tanggapnya dan responsipnya pemerintah daerah (bupati) dalam menyikapi tuntutan masyarakat, karena telah beberapa hari melakukan aksi tapi di abaikan dan tidak diupayakan penyelesaian, juga terlalu semena-menanya aparat dalam bertindak dilapangan, ungkapnya.
Alasan berdasarkan protap tidak menjadi pembenaran aparat untuk bertindak refresip menindaki aksi masyarakat tersebut, jelasnya. Karena kita tahu sengketa lahan maupun hak ekonomi masyarakat adalah yang prinsip bahkan menyangkut harga diri rakyat, sehingga mereka pasti akan all out melakukan aksi tututan. Karena aparat seharusnya mencermati situasi psykologis dan emosi masyarakat tersebut, jelasnya.
Pihak kepolisian terlalu arogan dan tidak cermat atas permasalahan ini, uajarnya. Mereka pihak kepolisian dan pemerintah harus bertanggung jawab, meminta maaf serta melakuan tindakan tegas mata rantai komando penembakan dan kekerasan tersebut, ungkapnya. PANDU Indonesia turut berbelasungkawa atas meninggalnya warga, serta dukungan terhadap aksi hak-hak ekonomi social masyarakat di kabupaten Bima dan menanggap persolan sengketa agraris menjadi persoalan yang serius dan harus segera di selesaikan oleh pemerintah, apaalagi sekarang sedang maraknya sengketa lahan/agraria, jelasnya.
Padahal periode pertama pemerintahan Presiden SBY, beliau pernah mengeluaran afirmasi intruksi yang cukup populis agar berbagai lahan HGB, HGU atau pertabangan yang merupakan asal tanah ulayat/adat masyaralat agar dilakukan proses pengembalian kepada masyaraka, ungkapnya. Jelas maraknya sengketa lahan dan aksi penuntutan masyarakat mencederai afirmasi pro rakyat tersebut, ujarnya. Apalagi kasus-kasus yang berakhir dengan insiden kekerasan dan korban jiwa seperti ini dan kalau aparat berdalih protap maka protapnya harus di revisi, jelas M. Rodli Kaelani. (Azami/MataramNews)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar